Pernahkah Anda mendengar istilah perpajakan internasional? Bagi Anda yang bekerja di bidang akuntansi dan perpajakan mungkin sudah tidak asing lagi dengan istilah ini. Biasanya istilah ini disebut juga “proprietary term” karena hanya sedikit pembayar pajak yang berpartisipasi dalam transaksi internasional.
Oleh karena itu bagi yang masih awam dan ingin mengetahui lebih lanjut, silahkan ikuti pembahasan di artikel ini. Perpajakan internasional adalah perjanjian perpajakan antar negara yang memiliki perjanjian pajak berganda (P3B) dan dilakukan sesuai dengan ketentuan Konvensi Wina.
Jika kedua negara yang mencapai kesepakatan telah mencapai kesepakatan bilateral khusus, kesepakatan tersebut akan menyebabkan undang-undang perpajakan berlaku di negara / kawasan yang tidak berlaku bagi warga atau organisasi asing.
Perpajakan internasional termasuk salah satu aspek perpajakan yang tidak hanya ada namun juga diatur dan disepakati oleh negara/wilayah tempat transaksi dilakukan. Lantas “apa tujuan dari perjanjian ini?” Untuk informasi lengkapnya akan kami ulas dalam artikel kali ini!
Tujuan Perjanjian Pajak Internasional
Berikut di bawah ini Tujuan Perjanjian Pajak Internasional, antara lain sebagai berikut.
- Meningkatkan ekonomi dan perdagangan kedua negara.
- Penghapusan hambatan investasi asing yang disebabkan oleh perpajakan merupakan beban berat bagi pembayar pajak di kedua negara.
Faktor yang Memengaruhi Peraturan Pajak Internasional
Secara umum, ada dua faktor yang memengaruhi peraturan perpajakan internasional suatu negara, antara lain:
Faktor koneksi pribadi
Faktor koneksi yang menautkan hak pajak suatu negara berdasarkan status subjek perpajakan suatu negara. Untuk subjek pajak orang pribadi, pengaturan ini didasarkan pada kriteria tempat tinggal atau keberadaan.
Faktor koneksi obyektif
Menghubungkan hak perpajakan suatu negara berdasarkan keberadaan kegiatan ekonomi atau objek perpajakan yang terkait dengan wilayah nasional. Penerapannya diatur dalam hukum perpajakan internasional.
Hukum Pajak Internasional
Hukum perpajakan internasional adalah hukum perpajakan yang didasarkan pada hukum antar negara bagian dan diterima secara luas oleh negara-negara di seluruh dunia untuk mengatur perpajakan antar negara yang berkepentingan.
Menurut kesepakatan negara-negara Eropa Barat atau negara Anglo-Saxon, istilah hukum perpajakan internasional sendiri dibedakan menjadi:
- Undang-undang perpajakan nasional yang mengatur hukum perpajakan asing (hukum pajak eksternal nasional). “Undang-Undang Pajak Luar Negeri Nasional” adalah undang-undang perpajakan yang memuat ketentuan mengenai pemungutan pajak dengan akibat hukum lintas batas. Karena terdapat faktor asing yang melibatkan baik sumber pajak luar negeri maupun entitas pajak luar negeri.
- Hukum pajak asing, meliputi seluruh hukum dan peraturan perpajakan negara di seluruh dunia.
Sistem Perpajakan Internasional Indonesia
Sebagai negara yang menjaga hubungan dengan negara lain, Indonesia mau tidak mau harus melakukan berbagai transaksi, seperti impor dan ekspor. Serta berbagai kegiatan lain yang termasuk dalam kategori kegiatan perdagangan internasional. Transaksi ini akan memungkinkan penduduk salah satu negara untuk mendapatkan penghasilan.
Transaksi antar negara tunduk pada pajak internasional. Indonesia juga menjadi subjek hukum internasional karena mengikuti dan menandatangani Konvensi Wina. Konvensi internasional mengikat dan mengikat secara hukum antara negara-negara yang menandatangani perjanjian.
Oleh karena itu, jika perjanjian pajak berganda (P3B) dihindari, bukan hanya karena keinginan Indonesia. Tetapi juga karena prinsip timbal balik dan keinginan yang sama dari negara-negara yang bergabung dalam perjanjian tersebut.
Secara umum, mengenai perpajakan internasional di Indonesia dapat dikatakan hanya berlaku untuk subjek dan objek perpajakan di wilayah Indonesia. Dengan kata lain, orang atau badan yang tidak bertempat tinggal atau bertempat tinggal di Indonesia pada dasarnya tidak diwajibkan membayar pajak berdasarkan dasar hukum yang dimiliki oleh Indonesia.
Namun, selama memiliki keterkaitan yang erat dengan perekonomian atau negara Indonesia, pajak internasional dapat dikaitkan dengan subjek dan objek di luar Indonesia.
Dasar-dasar Hukum Perpajakan Internasional Indonesia
Pajak internasional yang dipungut di Indonesia diatur secara memadai dalam beberapa peraturan perpajakan nasional, antara lain:
- Peraturan perpajakan nasional (Pasal 32A UU Pajak Penghasilan) yang mengatur perjanjian pajak berganda yang terkait dengan pemerintah memiliki kewenangan untuk membuat perjanjian dengan pemerintah negara lain untuk menghindari pajak berganda dan mencegah penggelapan pajak.
- Mengenai peraturan perpajakan nasional berikut ini (Pasal 3 UU PPh): Tidak termasuk subjek pajak.
- Peraturan perpajakan nasional tentang badan pajak asing dan bentuk usaha tetap (BUT (Pasal 2 UU Pajak Penghasilan).
- Mengenai peraturan perpajakan nasional berikut ini (Pasal 18 UU PPh): hubungan khusus, bila terjadi ketimpangan perpajakan.
- Mengenai regulasi perpajakan nasional berikut ini (Pasal 24 UU PPh): Kredit pajak luar negeri.
Secara umum dapat disimpulkan bahwa perpajakan internasional merupakan sistem perpajakan yang dibentuk antar negara yang memiliki perjanjian bilateral. Syarat dan tarif juga ditentukan oleh pihak yang berkepentingan. Perjanjian tersebut bertujuan untuk meningkatkan perekonomian suatu negara dan mengurangi hambatan investasi.
Demikian ulasan kami mengenai Pajak Internasioanl, dimana cakupan perpajakan internasional sangatlah luas. Sebab bagi anda belum mengenal bisnis perpajakan yang berskala besar ini tentunya akan kebingungan. Semoga ulasan kami bisa membantu Anda mengatasi kebingungan tersebut. Terimkasih sudah singgah.
